nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan apabila urbanisasi dikelola dengan tepat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mengurangi kesenjangan kemiskinan. Hal ini ia sampaikan pada seminar “Managing Urbanisation for Sustanable Cities” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (18/12).

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Voyage to Indonesia dalam rangka Indonesia menjadi tuan rumah IMF-World Bank Group Annual Meetings yang akan dilaksanakan di Bali tahun 2018.  

Urbanisasi merupakan salah satu indikasi terjadinya perubahan kelompok masyarakat dari penduduk berpendapatan rendah menjadi kelompok berpendapatan menengah. 

“Urbanisasi merupakan fenomena global. Diperkirakan sekitar tahun 2050, lebih dari 75% populasi dunia akan tinggal di perkotaan. Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai kelompok pendapatan menengah tanpa jumlah populasi perkotaan yang signifikan yang diperoleh dari perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan. Jadi, urbanisasi hampir selalu identik dengan perpindahan pendapatan rendah ke pendapatan menengah,” kata Menkeu. 

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian World Bank, peningkatan urbanisasi di Indonesia masih belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi beberapa negara lain seperti India, China dan Thailand.  

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

“Berdasarkan penelitian World Bank, setiap 1% peningkatan urbanisasi berkolerasi pada pertumbuhan GDP per kapita (melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja) sebesar 13% di India, 10% di China, dan 7% di Thailand. Sedangkan Indonesia hanya mampu mencapai 4% GDP per kapita dari 1% peningkatan urbanisasinya. Hal ini disebabkan banyak masyarakat perkotaan di Indonesia menderita karena kemacetan, polusi dan risiko lainnya akibat infrastruktur yang tidak memadai,” tambahnya. 

Oleh karena itu, menurut Menkeu terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi urbanisasi. Langkah pertama ialah koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan komunitas.“Pertama dan paling penting, isu urbanisasi harus menjadi prioritas masuk perencanaan dan agenda pembangunan nasional. Dengan menempatkan isu urbanisasi secara menyeluruh, koordinasi antar kementerian terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan,” tegas Menkeu. 

Kedua, mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. 

“Kedua, sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Saat ini pembangunan di Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera. 60% populasi tinggal di Jawa, sementara pulau-pulau lain yang punya potensi besar belum dikembangkan,” terangnya. 

Ketiga, Menkeu ingin kemampuan manajerial para pemimpin daerah ditingkatkan untuk mengelola urbanisasi dan mereformasi kebijakan yang mempermudah pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.  

“Ketiga, meningkatkan kapasitas manajerial pimpinan daerah sangat penting. Kita lihat banyak contoh, seperti Bupati Banyuwangi, Walikota Surabaya, mereka merupakan contoh yang bisa menunjukkan bagaimana (pimpinan daerah) mengelola urbanisasi secara tepat. Akhirnya, saya mengatakan perlunya reformasi kebijakan yang mempermudah pihak swasta untuk berpartisipasi pada pembangunan infratruktur,“ tutup Menkeu. (p/ab)